jelaskan kebijakan politik pada masa abdurahman wahid sebagai presiden

Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dan diganti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan pemisahan TNI dan Polri sehingga TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu.